Pengertian UUD ITE
Dan tujuan dibuatnya UUD ITE
Undang-Undang/Perundang-undangan (atau
disingkat UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan
bersama Presiden. Undang-undang memiliki
kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka
mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan
sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak
rakyat, dan hubungan di antara keduanya.
ITE yaitu singkatan dari
Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum
yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, atau media
elektronik lainnya.
Jadi, undang-undang ITE
ADALAH:
satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, telegram, telecopy, huruf,
tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang
memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Selain memuat ketentuan
mengenai penyelenggaraan sistem elektronik untuk mendukung informasi dan
transaksi elektronik, UU ITE juga memuat pasal-pasal mengenai Perbuatan yang
Dilarang dan Ketentuan Pidana. Perbuatan yang Dilarang termuat pada pasal 27 –
37, sedangkan Ketentuan Pidana pada pasal 45 – 52. Pidana dapat berupa pidana
penjara dan/atau denda.
Batang Tubuh UU ITE :
-Pasal 5-22 urusan transaksi
elektronik(17 pasal)
-Pasal 23-26 urusan domain
name & hak cipta(3 pasal)
-Pasal 27-37 urusan
perbuatan tidak baik(10 pasal)
-Pasal 38-44 urusan
pemerintah, penyidik, sengketa(6 pasal)
-Pasal 45-52 urusan pidana /
hukuman(7 pasal)
Tujuan dasar UU ITE
Dan UU ITE sendiri di
Indonesia baru diterbitakan pada tanggal 25 maret 2008, adapun
tujuan dasar dari pembuatan undang – undang ini yaitu agar pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas
kepastian hukum, manfaat,kehati-hatian,
iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Suatu
jaminan yang kita peroleh sangat memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian
hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.
Ada dua istilah UU yang
digunakan dalam dunia maya yakni:
•
cyberlaw
•
Cybercrime
•
Cyberlaw adalah hukum yang
digunakan untuk dunia Cyber (dunia maya, yang umumnya diasosiasikan dengan
internet)
•
Cybercrime merupakan
bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena
pemanfaatan teknologi
internet.
•
Keadaan memaksa dalam Pasal
15 ayat 3 UU ITE:
Pasal
15 ayat 3 terkait dengan Pasal 15 ayat 2. Berikut ini isi ayat 2 dan ayat 3:
•
ayat 2 :
”Penyelenggara Sistem Elektronik
bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya”
Dampak positif dan negatif
dari UU ITE adalah:
•
Dampak positif:
–
memberikan peluang bagi
bisnis baru bagi para wiraswastawan di Indonesia karena penyelenggaraan sistem
elektronik diwajibkan berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia.
–
jika dilihat dari segi
ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
pajak
yang dapat menambah penghasilan negara juga menyerap tenaga kerja dan
meninggkatkan penghasilan penduduk.
•
Dampak negatif:
–
UU ITE dianggap banyak oleh pihak bahwa
undang-undang tersebut membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan
pendapat, dan menghambat kreativitas dalam berinternet.
–
Undang-undang ini
menimbulkan suatu polemik yang cukup panjang. Maka dari itu muncul suatu
gagasan untuk merevisi undang-undang tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar